Cinta Dua Hati
Tak ku sangka dirimu hadir di hidupku
Menyapaku dengan sentuhan kasihmu
[*]
Ku sesali cerita yang kini terjadi
Mengapa disaat ku telah berdua
[**]
Maafkan bila cintaku
Tak mungkin ku persembahkan seutuhnya
Maaf bila kau terluka
Karena ku jatuh di dua hati
Back to [*]
Back to [**] 2x
Maafkan bila cintaku
Tak mungkin ku persembahkan seutuhnya padamu
Maaf bila kau terluka
Karena ku jatuh
Karena ku jatuh di dua hati
Lagu ini mengisahkan seorang lelaki yang mencintai 2 orang wanita yang mana kedua wanita tersebut juga mencintai pria ini. Tetapi dalam kisahnya si pria ingin memilih satu dari wanita tersebut, tetapi ternyata lelaki ini tidak bisa memilih karena dia sendiri juga mencintai 2 orang wanita tersebut.
Cinta 2 Hati adalah sesuatu yang unik, karena kadang bisa membuat kita bahagia tetapi juga kadang membuat kita bingung dan tersakiti. Tetapi itulah sifat manusia ingin dicintai dan mencintai. Cinta 2 Hati juga merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh semua wanita dan semua pria yang setia, karena hal itu merupakn hal yang sangat sakit, karena orang yang dicintai ternyata mendua, walaupun mendapat cinta yang sama, tapi tetap saja seseorang ingin mendapatkan cinta yang utuh dari pasangannnya.
Senin, 17 Oktober 2011
Minggu, 25 September 2011
Pemenggalan Kepala Tokoh Wayang
Purwakarta, Jawa Barat. Para ulama Islam dari Forum Ulama Indonesia melakukan demonstrasi di luar kantor administrasi lokal pada hari Jumat lalu, menuntut agar patung Bima yang merupakan figur pewayangan Jawa, dicopot.
Dalam sebuah percakapan, KH Abdullah Joban, ketua forum cabang Purwakarta, mendesak pihak administrasi untuk menghancurkan patung itu, dengan mengklaim bahwa “patung itu bertentangan dengan identitas islamik kota itu.”
Patung raksasa Bima itu berdiri di Jalan Baru di Nagri Kaler yang merupakan sub distrik Purwakarta. Dalam pernyataan resminya kepada pihak administrasi, Forum Ulama mengklaim bahwa patung Bima itu memberikan dampak negatif terhadap publik karena itu adalah sebuah imej dari figur yang hanya eksis dalam “keyakinan tahayul” masyarakat.
“Ini adalah sebuah cara untuk menghilangkan patung itu dari keyakinan tahayul. Dari sudut pandang ekonomi, patung ini hanya buang-buang uang dan dari sudut pandang hukum, patung ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat umum,” kata Abdullah. Ia kemudian menambahkan bahwa patung itu harus diganti dengan sebuah figur Islamik. Kepala distrik Purwakarta, Dedi Mulyadi tampaknya masih memiliki 2 lagi patung yang merupakan patung bernuansa pewayangan Jawa, yang didirikan di daerah itu.
Demonstrasi ini tiba kurang dari 2 bulan setelah pihak administrasi Bekasi di Jawa Barat mencopot patung setinggi 17 meter “Tiga Mojang” (“Tiga Gadis”), yang membutuhkan waktu setahun untuk membangunnya dengan sekurangnya dikerjakan oleh 50 orang pekerja, dengan pengeluaran sekitar 2,4 milyar rupiah ($268,800).
Setelah mendapatkan tentangan dari kelompok-kelompok garis keras, termasuk para pemrotes yang menyemprotkan cat dan menutup patung itu dengan kain putih, walikota Bekasi, Mochtar Muhammad, memerintahkan pihak pengembang dari komplek itu, dimana patung itu berdiri, agar mencopot patung itu. Pada pertengahan Mei, lebih dari 1000 massa organisasi-organisasi garis keras Islam melakukan unjuk rasa di luar kantor administrasi Bekasi untuk memprotes patung itu.
Pemimpin Front Pembela Islam Bekasi (FPI), Murhali Barda, mengatakan bahwa patung Tiga Mojang, meskipun sudah mendapatkan ijin pendiriannya, dianggap sebagai patung yang tidak islamik.
“Ketiga wanita itu mengenakan pakaian yang ketat”, kata Murhali. “Dan di atas semuanya, Islam melarang patung dan lukisan yang coba untuk mengkopi mahluk hidup yang nyata.
Disainer Tiga Mojang, Nyoman Nuarta mengatakan bahwa patung yang ia buat biasanya menggambarkan mahluk hidup karena biasanya orang Indonesia tidak tertarik dengan seni abstrak. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang Indonesia cenderung melupakan akar budaya mereka dan selalu siap untuk mengadopsi segala sesuatu dari luar, apakah baik atau buruk. “Kita mengambil budaya Amerika atau Arab seolah-olah kita sendiri tidak merasa bangga dengan budaya kita sendiri,” katanya.
Menanggapi artikel diatas , saya sangat tidak setuju dengan hal yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti yang dijelaskan diatas. Saya sebagai orang Jawa asli sangat kecewa, karena wayang merupakan budaya Jawa dan merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan, bukan malah dihancurkan atau dirusak. Kita sebagai orang jawa menganggap tokoh-tokoh wayang sebagai cerminan sifat manusia, tidak lebih dari itu. Jadi orang-orang yang mencela bahkan mau merusak budaya Jawa dalam hal ini Pewayangan, saya sebagai orang Jawa menentang keras perbuatan diatas.
Dalam sebuah percakapan, KH Abdullah Joban, ketua forum cabang Purwakarta, mendesak pihak administrasi untuk menghancurkan patung itu, dengan mengklaim bahwa “patung itu bertentangan dengan identitas islamik kota itu.”
Patung raksasa Bima itu berdiri di Jalan Baru di Nagri Kaler yang merupakan sub distrik Purwakarta. Dalam pernyataan resminya kepada pihak administrasi, Forum Ulama mengklaim bahwa patung Bima itu memberikan dampak negatif terhadap publik karena itu adalah sebuah imej dari figur yang hanya eksis dalam “keyakinan tahayul” masyarakat.
“Ini adalah sebuah cara untuk menghilangkan patung itu dari keyakinan tahayul. Dari sudut pandang ekonomi, patung ini hanya buang-buang uang dan dari sudut pandang hukum, patung ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat umum,” kata Abdullah. Ia kemudian menambahkan bahwa patung itu harus diganti dengan sebuah figur Islamik. Kepala distrik Purwakarta, Dedi Mulyadi tampaknya masih memiliki 2 lagi patung yang merupakan patung bernuansa pewayangan Jawa, yang didirikan di daerah itu.
Demonstrasi ini tiba kurang dari 2 bulan setelah pihak administrasi Bekasi di Jawa Barat mencopot patung setinggi 17 meter “Tiga Mojang” (“Tiga Gadis”), yang membutuhkan waktu setahun untuk membangunnya dengan sekurangnya dikerjakan oleh 50 orang pekerja, dengan pengeluaran sekitar 2,4 milyar rupiah ($268,800).
Setelah mendapatkan tentangan dari kelompok-kelompok garis keras, termasuk para pemrotes yang menyemprotkan cat dan menutup patung itu dengan kain putih, walikota Bekasi, Mochtar Muhammad, memerintahkan pihak pengembang dari komplek itu, dimana patung itu berdiri, agar mencopot patung itu. Pada pertengahan Mei, lebih dari 1000 massa organisasi-organisasi garis keras Islam melakukan unjuk rasa di luar kantor administrasi Bekasi untuk memprotes patung itu.
Pemimpin Front Pembela Islam Bekasi (FPI), Murhali Barda, mengatakan bahwa patung Tiga Mojang, meskipun sudah mendapatkan ijin pendiriannya, dianggap sebagai patung yang tidak islamik.
“Ketiga wanita itu mengenakan pakaian yang ketat”, kata Murhali. “Dan di atas semuanya, Islam melarang patung dan lukisan yang coba untuk mengkopi mahluk hidup yang nyata.
Disainer Tiga Mojang, Nyoman Nuarta mengatakan bahwa patung yang ia buat biasanya menggambarkan mahluk hidup karena biasanya orang Indonesia tidak tertarik dengan seni abstrak. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang Indonesia cenderung melupakan akar budaya mereka dan selalu siap untuk mengadopsi segala sesuatu dari luar, apakah baik atau buruk. “Kita mengambil budaya Amerika atau Arab seolah-olah kita sendiri tidak merasa bangga dengan budaya kita sendiri,” katanya.
Menanggapi artikel diatas , saya sangat tidak setuju dengan hal yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti yang dijelaskan diatas. Saya sebagai orang Jawa asli sangat kecewa, karena wayang merupakan budaya Jawa dan merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan, bukan malah dihancurkan atau dirusak. Kita sebagai orang jawa menganggap tokoh-tokoh wayang sebagai cerminan sifat manusia, tidak lebih dari itu. Jadi orang-orang yang mencela bahkan mau merusak budaya Jawa dalam hal ini Pewayangan, saya sebagai orang Jawa menentang keras perbuatan diatas.
Fenomena Lebaran
FENOMENA LEBARAN
Lebaran telah usai, mereka yang mudik ke kampung halaman kini telah kembali lagi ke perantauan, ke kota-kota sumber pencahariannya. Kota-kota kembali ramai, padat dan sumpek, sementara kampung-kampung kembali lengang, dan sepi. Apa yang bisa diungkap dari fenomena Lebaran?
Lebaran tetaplah momen yang menggembirakan dan membahagiakan, biar pun macet saat mudik ataupun arus balik, bahkan biar pun nyawa dipertaruhkan di jalanan tetap saja momen lebaran tetap menjadi prioritas. Kabarnya tahun ini ada ratusan orang yang meninggal akaibat kecelakaan di jalan dan kebanyakan adalah pengendara sepeda motor. Selain jumlahnya yang memang sangat banyak, risiko di jalanan bagi pengendara motor memang lebih besar dibandingkan mobil. Kelelahan mengakibatkan hilangnya konsentrasi yang dibutukan dalam perjalanan jauh.
Lebaran dari tahun ke tahun, entah sampai kapan, akan selalu terisi dengan mudik-balik orang-orang. Jumlahnya dipastikan akan terus meningkat. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang menjadi favorit orang-orang untuk mencari penghidupan akan terus didatangi kaum urban dari kampung-kampung, sepanjang tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk memeratakan pembangunan di seluruh daerah di penjuru negeri ini. Otonomi daerah mestinya tidak dijadikan sebagai alasan pemerintah pusat mengabaikan perannya di daerah-daerah, karena ternyata tidak semua daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik.
Faktor ekonomi menjadi inti dari terus meningkatnya jumlah pemudik lebaran dari tahun ke tahun, di mana jumlahnya bisa mencapai dua kali lipat ketika lakembali lagi ke kota. Tidak heran, ada pameo menyebutkan ‘mudik bawa barang, balik bawa orang’. Maksudnya, kaum urban dari kota-kota sentra ekonomi mudik membawa apa yang sudah dihasilkannya; entah itu berupa kendaraan (mobil, motor), entah itu berupa uang, entah itu berupa jajanan atau oleh-oleh makanan yang dibeli di kota, yang katanya di kampung tidak ada, lalu dibawa mudik. Sadar tidak sadar, apa yang dibawa secara sosiologis mencerminkan yang Karl Marx sebut dengan perjuangan kelas sosial dengan pergi ke kota, lalu pulang kampung menyandang status sosial lebih baik, yakni menjadi orang sukses di kota. Tentu saja ukuran ‘sukses’ adalah adanya perbedaan ketika masih di kampung dengan setelah di kota.
Saat kembali ke kota, sebagian besar mereka membawa saudara, kerabat atau teman-temannya. Tidak heran, dibanding jumlah pemudik, jumlah yang balik lagi ke kota bisa dua kali lipat. Kesuksesan sebagai orang yang hidup di kota yang terlihat dengan barang-barang yang mereka bawa telah banyak menarik minat orang-orang kampung lainnya untuk ikut mengalami kesuksesan semacam itu. Hasrat untuk menjadi orang urban semakin besar ketika kampung halaman sudah tidak lagi memberi kesejahteraan.
Fenomena mudik dan balik setiap Lebaran yang begitu dahsyat dipastikan hanya dikenal atau terjadi di Indonesia. Fenomena ini menjadi cermin sosial paling benderang yang mendeskripsikan bagaimana kondisi masyarakat negeri ini. Ketimpangan ekonomi antara kota dan desa, ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah, otonomisasi daerah yang belum sepenuhnya berhasil, serta ketidakpedulian atau ketidakmampuan pemerintah, terutama pemerintah pusat dalam mengantisipasi dan menangani ledakan sosial kaum urban sebagai efek domino dari ketimpangan dan ketidakmerataan itu, menjadi salah satu faktor utama terciptanya fenomena mudik dan balik.
Pemerintah mestinya bisa membaca fenomena ini secara cermat. Ada kesalahan elementer yang harusnya disadari pemerintah dengan cepat. Kebijakan pembangunan belum berefek besar bagi masyarakat di daerah. Kota-kota masih terus menjadi magnet, karena terus dipercantik, diperindah, bahkan sampai dipersempit. Ambil contoh Jakarta yang merupakan pusat ekonomi (bisnis) dan pemerintahan. Lahan semakin menyempit, ditumbuhi hutan-hutan beton dan baja. Jakarta terus diperkuat magnet dan daya tariknya sebagai sentra ekonomi. Daerah-daerah di luar Jakarta, apalagi di luar Jawa, dibiarkan mengurusi dirinya sendiri dengan kondisi keuangan yang megap-megap atau dikatakan minim. Untuk menggaji pegawai saja kekurangan, bagaimana mungkin membangun daerahnya, hingga ke pelosok? Di sinilah peran pemerintah pusat. Pemerintah harus segera memeratakan pembangunan di daerah, dan menarik masyarakat untuk ikut berperan di dalamnya untuk bersama-sama membangun daerah, agar masyarakat bisa mencari penghidupan secara memadai, di daerahnya sendiri.
Lebaran telah usai, mereka yang mudik ke kampung halaman kini telah kembali lagi ke perantauan, ke kota-kota sumber pencahariannya. Kota-kota kembali ramai, padat dan sumpek, sementara kampung-kampung kembali lengang, dan sepi. Apa yang bisa diungkap dari fenomena Lebaran?
Lebaran tetaplah momen yang menggembirakan dan membahagiakan, biar pun macet saat mudik ataupun arus balik, bahkan biar pun nyawa dipertaruhkan di jalanan tetap saja momen lebaran tetap menjadi prioritas. Kabarnya tahun ini ada ratusan orang yang meninggal akaibat kecelakaan di jalan dan kebanyakan adalah pengendara sepeda motor. Selain jumlahnya yang memang sangat banyak, risiko di jalanan bagi pengendara motor memang lebih besar dibandingkan mobil. Kelelahan mengakibatkan hilangnya konsentrasi yang dibutukan dalam perjalanan jauh.
Lebaran dari tahun ke tahun, entah sampai kapan, akan selalu terisi dengan mudik-balik orang-orang. Jumlahnya dipastikan akan terus meningkat. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang menjadi favorit orang-orang untuk mencari penghidupan akan terus didatangi kaum urban dari kampung-kampung, sepanjang tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk memeratakan pembangunan di seluruh daerah di penjuru negeri ini. Otonomi daerah mestinya tidak dijadikan sebagai alasan pemerintah pusat mengabaikan perannya di daerah-daerah, karena ternyata tidak semua daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik.
Faktor ekonomi menjadi inti dari terus meningkatnya jumlah pemudik lebaran dari tahun ke tahun, di mana jumlahnya bisa mencapai dua kali lipat ketika lakembali lagi ke kota. Tidak heran, ada pameo menyebutkan ‘mudik bawa barang, balik bawa orang’. Maksudnya, kaum urban dari kota-kota sentra ekonomi mudik membawa apa yang sudah dihasilkannya; entah itu berupa kendaraan (mobil, motor), entah itu berupa uang, entah itu berupa jajanan atau oleh-oleh makanan yang dibeli di kota, yang katanya di kampung tidak ada, lalu dibawa mudik. Sadar tidak sadar, apa yang dibawa secara sosiologis mencerminkan yang Karl Marx sebut dengan perjuangan kelas sosial dengan pergi ke kota, lalu pulang kampung menyandang status sosial lebih baik, yakni menjadi orang sukses di kota. Tentu saja ukuran ‘sukses’ adalah adanya perbedaan ketika masih di kampung dengan setelah di kota.
Saat kembali ke kota, sebagian besar mereka membawa saudara, kerabat atau teman-temannya. Tidak heran, dibanding jumlah pemudik, jumlah yang balik lagi ke kota bisa dua kali lipat. Kesuksesan sebagai orang yang hidup di kota yang terlihat dengan barang-barang yang mereka bawa telah banyak menarik minat orang-orang kampung lainnya untuk ikut mengalami kesuksesan semacam itu. Hasrat untuk menjadi orang urban semakin besar ketika kampung halaman sudah tidak lagi memberi kesejahteraan.
Fenomena mudik dan balik setiap Lebaran yang begitu dahsyat dipastikan hanya dikenal atau terjadi di Indonesia. Fenomena ini menjadi cermin sosial paling benderang yang mendeskripsikan bagaimana kondisi masyarakat negeri ini. Ketimpangan ekonomi antara kota dan desa, ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah, otonomisasi daerah yang belum sepenuhnya berhasil, serta ketidakpedulian atau ketidakmampuan pemerintah, terutama pemerintah pusat dalam mengantisipasi dan menangani ledakan sosial kaum urban sebagai efek domino dari ketimpangan dan ketidakmerataan itu, menjadi salah satu faktor utama terciptanya fenomena mudik dan balik.
Pemerintah mestinya bisa membaca fenomena ini secara cermat. Ada kesalahan elementer yang harusnya disadari pemerintah dengan cepat. Kebijakan pembangunan belum berefek besar bagi masyarakat di daerah. Kota-kota masih terus menjadi magnet, karena terus dipercantik, diperindah, bahkan sampai dipersempit. Ambil contoh Jakarta yang merupakan pusat ekonomi (bisnis) dan pemerintahan. Lahan semakin menyempit, ditumbuhi hutan-hutan beton dan baja. Jakarta terus diperkuat magnet dan daya tariknya sebagai sentra ekonomi. Daerah-daerah di luar Jakarta, apalagi di luar Jawa, dibiarkan mengurusi dirinya sendiri dengan kondisi keuangan yang megap-megap atau dikatakan minim. Untuk menggaji pegawai saja kekurangan, bagaimana mungkin membangun daerahnya, hingga ke pelosok? Di sinilah peran pemerintah pusat. Pemerintah harus segera memeratakan pembangunan di daerah, dan menarik masyarakat untuk ikut berperan di dalamnya untuk bersama-sama membangun daerah, agar masyarakat bisa mencari penghidupan secara memadai, di daerahnya sendiri.
Kamis, 12 Mei 2011
Gelora Bung karno
Gelanggang Olahraga Bung Karno
Gelora Bung Karno
Gelora Senayan
Lokasi Jakarta Pusat, Indonesia
Pelepasan tanah 8 Februari 1960
Dibuat 8 Februari 1960
Dibuka 24 Agustus 1962
Direnovasi 24 Juli 1962
Diperbesar 17 Agustus 1962
Pemilik Sekretariat Negara R.I
Operator Sekretariat Negara R.I Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK)
Permukaan Rumput
Biaya pembuatan $12,500,000
Kapasitas 88,306
Pemakai
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
Tim Nasional Sepak Bola Indonesia
Liga Indonesia
Persija Jakarta
Gelora Bung Karno saat Asian Cup 2007
Gelanggang Olahraga (Gelora) Bung Karno adalah sebuah kompleks olahraga serbaguna di Senayan, Jakarta, Indonesia. Kompleks olahraga ini dinamai untuk menghormati Soekarno, Presiden pertama Indonesia, yang juga merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan pembangunan kompleks olahraga ini. Dalam rangka de-Soekarnoisasi, pada masa Orde Baru, nama kompleks olahraga ini diubah menjadi Gelora Senayan. Setelah bergulirnya gelombang reformasi pada 1998, nama kompleks olahraga ini dikembalikan kepada namanya semula melalui Surat Keputusan Presiden No. 7/2001[1].
Gedung olahraga ini dibangun mulai sejak pada tanggal 8 Februari 1960 sebagai kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka Asian Games 1962 mulai buka diresmikan sejak pada tanggal 24 Agustus 1962 yang diadakan di Jakarta.
Pembangunannya didanai dengan kredit lunak dari Uni Soviet sebesar 12,5 juta dollar AS yang kepastiannya diperoleh pada 23 Desember 1958.
•
Latar belakang
Selain sebagai tempat berolahraga, kawasan Gelora Bung Karno oleh berbagai kelompok masyarakat sering dimanfaatkan sebagai ajang temu. Selain itu pada awal tujuan dibangunnya stadion ini, Presiden Soekarno juga menginginkan kompleks olahraga yang dibangun untuk Asian Games IV 1962 ini juga hendaknya dijadikan sebagai paru-paru kota dan ruang terbuka tempat warga berkumpul. Sebuah konstruksi khusus yang dibangun adalah atap baja besar yang membentuk cincin raksasa dan melindungi para penonton dari hujan dan panas, yang disebut oleh Bung Karno sebagai "Temu Gelang".
Fase pembangunan
Sebelum Asian Games 1962
Pembangunan Stadion Senayan 1961
• 8 Februari 1960 - Presiden Soekarno menancapkan tiang pancang Stadion Utama sebagai pencanangan pembangunan kompleks Asian Games IV disaksikan wakil perdana menteri Uni Soviet, Anastas Mikoyan.
• Juni 1961 - Stadion Renang berkapasitas 8.000 penonton selesai dibangun. Bangunan ini terdiri dari kolam tanding 50 meter, kolam loncat indah, kolam pemandian dan kolam anak. Bagunan ini direnovasi ulang pada tahun 1988.
• 25 Desember 1961 - Stadion Tenis berkapasitas 5.200 penonton selesai dibangun.
• Desember 1961 - Stadion Madya (sebelumnya disebut Small Training Football Field (STTF)) berkapasitas 20.000 penonton selesai dibangun. Berdiri di areal seluas 1.75 hektar dengan sumbu panjang 176.1 meter, sumbu pendek 124.2 meter dan dilengkapi dengan 2 tribun; tribun barat dengan kapasitas 8.000 penonton dan tribun timur dengan kapasitas 12.000 penonton. Bagunan ini direnovasi ulang pada tahun 1987.
• 21 Mei 1962 - Istana Olahraga berkapasitas 10.000 penonton selesai dibangun dan untuk pertama kalinya digunakan untuk penyelenggaraan kejuaraan dunia bulu tangkis beregu putra memperebutkan Piala Thomas.
• Juni 1962 - Gedung Bola Basket berkapasitas 3.500 penonton selesai dibangun.
• 21 Juli 1962 - Stadion Utama berkapasitas 100.000 penonton selesai dibangun. Ciri khas bangunan ini adalah atap temu gelang berbentuk oval. Sumbu panjang bangunan (utara-selatan) sepanjang 354 meter; sumbu pendek (timur-barat) sepanjang 325 meter. Stadion ini dikelilingi oleh jalan lngkar luar sepanjang 920 meter. Bagian dalam terdapat lapangan sepak bola berukuran 105 x 70 meter, berikut lintasan berbentuk elips, dengan sumbu panjang 176,1 meter dan sumbu pendek 124,2 meter.
• 24 Agustus 1962 - Gedung Televisi Republik Indonesia Pusat sebagai stasiun televisi pemerintahan pertama di Indonesia selesai dibangun diresmikan mulai dibuka.
Sesudah Asian Games 1962
• 19 April 1965 - Awal pembangunan Kompleks DPR yang bertepatan dengan peringatan satu dasawarsa Konferensi Asia Afrika dan juga sebagai salah satu proyek The New Emerging Forces (lihat: Ganefo).
• 1968 - Lapangan Golf seluas 20 hektar mulai dibangun.
• 1970 - Gedung A dan Gedung B, masing - masing berkapasitas 10.000 penonton selesai dibangun. Kedua gedung ini direncanakan untuk menjadi gedung olahraga serbaguna. Gedung A digunakan untuk mengadakan kompetisi untuk olahraga anggar sedangkan Gedung B digunakan untuk mengadakan kompetisi senam.
• 1970 - Gedung C berkapasitas 800 penonton selesai dibangun. Gedung ini berjasa melahirkan para pe-bulu tangkis Indonesia kelas dunia seperti Rudy Hartono, Liem Swie King, Icuk Sugiarto dan Ivana Lie.
Era Yayasan Gelanggang Olahraga Senayan (YGOS)
Pada era Yayasan Gelanggang Olahraga Senayan ini, terjadi banyak penyimpangan sehingga kawasan Gelora Bung Karno yang semula luasnya 279,1 hektare ini telah menyusut hingga tinggal 136,84 hektare (49%) saja.
Dari jumlah yang 51% itu, 67,52 hektare (24,2% dari luas semula) digunakan untuk berbagai bangunan pemerintah seperti Gedung MPR/DPR, Kantor Departemen Kehutanan, Kantor Departemen Pendidikan Nasional, Gedung TVRI, Graha Pemuda, kantor Kelurahan Gelora, SMU Negeri 24, Puskesmas, gudang Depdiknas dan rumah makan.
Sisanya yang 26,7% atau 74,74 hektare disewakan atau dijual untuk berbagai bangunan seperti misalnya kepada Hotel Hilton, kompleks perdagangan Ratu Plaza, Hotel Mulia, Hotel Atlet Century Park (dahulu Wisma Atlet Senayan), Taman Ria Remaja Senayan, Wisma Fairbanks, Plaza Senayan dan berbagai bangunan komersial lainnya.
Era Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK)
Pada masa BPGBK ini dua buah bangunan di kompleks Stadion Gelora Bung Karno akan dirubuhkan. Kedua bangunan tersebut adalah Wisma Fairbanks dan Gedung Serba Guna di belakang hotel Century. Semula Wisma Fairbanks diharapkan akan memberikan keuntungan kepada pihak BPGBK, setelah perjanjian pembangunan dan penguasaan wisma tersebut selama 30 tahun berakhir. Setelah dikembalikan, menurut pihak BPGBK bangunan itu tidak lagi memenuhi syarat huni. Menurut rencana, sebagai gantinya akan dibangun sebuah apartemen dan perkantoran, dengan 200 kamar yang akan disediakan untuk atlet.[2]
Daftar Bangunan di Area Gelanggang Olahraga Bung Karno
• Stadion Utama Gelora Bung Karno (Stadion Sepak Bola)
• Hall Basket (Basket Ball)
• Hall Anggar (Anggar)
• Hall A B C D (Basket - Badminton)
• Hall Menembak - Shooting Range (Menembak)
• Istora Gelora Bung Karno (Multifungsi/Indoor)
• Stadion Madya Senayan (Stadion Atletik)
• Tennis Indoor Stadium (Tennis/Multifungsi)
• Tennis Outdoor Stadium (Tennis)
• Stadion Renang Senayan (Renang)
• Driving Range Senayan (golf)
• Masjid Al Bina (Masjid/Aula)
• Wisma Serba Guna (Multifungsi)
• Kantor Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (Kantor Pusat Pengelola)
• Kantor Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
• dll.
Gelora Bung Karno
Gelora Senayan
Lokasi Jakarta Pusat, Indonesia
Pelepasan tanah 8 Februari 1960
Dibuat 8 Februari 1960
Dibuka 24 Agustus 1962
Direnovasi 24 Juli 1962
Diperbesar 17 Agustus 1962
Pemilik Sekretariat Negara R.I
Operator Sekretariat Negara R.I Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK)
Permukaan Rumput
Biaya pembuatan $12,500,000
Kapasitas 88,306
Pemakai
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
Tim Nasional Sepak Bola Indonesia
Liga Indonesia
Persija Jakarta
Gelora Bung Karno saat Asian Cup 2007
Gelanggang Olahraga (Gelora) Bung Karno adalah sebuah kompleks olahraga serbaguna di Senayan, Jakarta, Indonesia. Kompleks olahraga ini dinamai untuk menghormati Soekarno, Presiden pertama Indonesia, yang juga merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan pembangunan kompleks olahraga ini. Dalam rangka de-Soekarnoisasi, pada masa Orde Baru, nama kompleks olahraga ini diubah menjadi Gelora Senayan. Setelah bergulirnya gelombang reformasi pada 1998, nama kompleks olahraga ini dikembalikan kepada namanya semula melalui Surat Keputusan Presiden No. 7/2001[1].
Gedung olahraga ini dibangun mulai sejak pada tanggal 8 Februari 1960 sebagai kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka Asian Games 1962 mulai buka diresmikan sejak pada tanggal 24 Agustus 1962 yang diadakan di Jakarta.
Pembangunannya didanai dengan kredit lunak dari Uni Soviet sebesar 12,5 juta dollar AS yang kepastiannya diperoleh pada 23 Desember 1958.
•
Latar belakang
Selain sebagai tempat berolahraga, kawasan Gelora Bung Karno oleh berbagai kelompok masyarakat sering dimanfaatkan sebagai ajang temu. Selain itu pada awal tujuan dibangunnya stadion ini, Presiden Soekarno juga menginginkan kompleks olahraga yang dibangun untuk Asian Games IV 1962 ini juga hendaknya dijadikan sebagai paru-paru kota dan ruang terbuka tempat warga berkumpul. Sebuah konstruksi khusus yang dibangun adalah atap baja besar yang membentuk cincin raksasa dan melindungi para penonton dari hujan dan panas, yang disebut oleh Bung Karno sebagai "Temu Gelang".
Fase pembangunan
Sebelum Asian Games 1962
Pembangunan Stadion Senayan 1961
• 8 Februari 1960 - Presiden Soekarno menancapkan tiang pancang Stadion Utama sebagai pencanangan pembangunan kompleks Asian Games IV disaksikan wakil perdana menteri Uni Soviet, Anastas Mikoyan.
• Juni 1961 - Stadion Renang berkapasitas 8.000 penonton selesai dibangun. Bangunan ini terdiri dari kolam tanding 50 meter, kolam loncat indah, kolam pemandian dan kolam anak. Bagunan ini direnovasi ulang pada tahun 1988.
• 25 Desember 1961 - Stadion Tenis berkapasitas 5.200 penonton selesai dibangun.
• Desember 1961 - Stadion Madya (sebelumnya disebut Small Training Football Field (STTF)) berkapasitas 20.000 penonton selesai dibangun. Berdiri di areal seluas 1.75 hektar dengan sumbu panjang 176.1 meter, sumbu pendek 124.2 meter dan dilengkapi dengan 2 tribun; tribun barat dengan kapasitas 8.000 penonton dan tribun timur dengan kapasitas 12.000 penonton. Bagunan ini direnovasi ulang pada tahun 1987.
• 21 Mei 1962 - Istana Olahraga berkapasitas 10.000 penonton selesai dibangun dan untuk pertama kalinya digunakan untuk penyelenggaraan kejuaraan dunia bulu tangkis beregu putra memperebutkan Piala Thomas.
• Juni 1962 - Gedung Bola Basket berkapasitas 3.500 penonton selesai dibangun.
• 21 Juli 1962 - Stadion Utama berkapasitas 100.000 penonton selesai dibangun. Ciri khas bangunan ini adalah atap temu gelang berbentuk oval. Sumbu panjang bangunan (utara-selatan) sepanjang 354 meter; sumbu pendek (timur-barat) sepanjang 325 meter. Stadion ini dikelilingi oleh jalan lngkar luar sepanjang 920 meter. Bagian dalam terdapat lapangan sepak bola berukuran 105 x 70 meter, berikut lintasan berbentuk elips, dengan sumbu panjang 176,1 meter dan sumbu pendek 124,2 meter.
• 24 Agustus 1962 - Gedung Televisi Republik Indonesia Pusat sebagai stasiun televisi pemerintahan pertama di Indonesia selesai dibangun diresmikan mulai dibuka.
Sesudah Asian Games 1962
• 19 April 1965 - Awal pembangunan Kompleks DPR yang bertepatan dengan peringatan satu dasawarsa Konferensi Asia Afrika dan juga sebagai salah satu proyek The New Emerging Forces (lihat: Ganefo).
• 1968 - Lapangan Golf seluas 20 hektar mulai dibangun.
• 1970 - Gedung A dan Gedung B, masing - masing berkapasitas 10.000 penonton selesai dibangun. Kedua gedung ini direncanakan untuk menjadi gedung olahraga serbaguna. Gedung A digunakan untuk mengadakan kompetisi untuk olahraga anggar sedangkan Gedung B digunakan untuk mengadakan kompetisi senam.
• 1970 - Gedung C berkapasitas 800 penonton selesai dibangun. Gedung ini berjasa melahirkan para pe-bulu tangkis Indonesia kelas dunia seperti Rudy Hartono, Liem Swie King, Icuk Sugiarto dan Ivana Lie.
Era Yayasan Gelanggang Olahraga Senayan (YGOS)
Pada era Yayasan Gelanggang Olahraga Senayan ini, terjadi banyak penyimpangan sehingga kawasan Gelora Bung Karno yang semula luasnya 279,1 hektare ini telah menyusut hingga tinggal 136,84 hektare (49%) saja.
Dari jumlah yang 51% itu, 67,52 hektare (24,2% dari luas semula) digunakan untuk berbagai bangunan pemerintah seperti Gedung MPR/DPR, Kantor Departemen Kehutanan, Kantor Departemen Pendidikan Nasional, Gedung TVRI, Graha Pemuda, kantor Kelurahan Gelora, SMU Negeri 24, Puskesmas, gudang Depdiknas dan rumah makan.
Sisanya yang 26,7% atau 74,74 hektare disewakan atau dijual untuk berbagai bangunan seperti misalnya kepada Hotel Hilton, kompleks perdagangan Ratu Plaza, Hotel Mulia, Hotel Atlet Century Park (dahulu Wisma Atlet Senayan), Taman Ria Remaja Senayan, Wisma Fairbanks, Plaza Senayan dan berbagai bangunan komersial lainnya.
Era Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK)
Pada masa BPGBK ini dua buah bangunan di kompleks Stadion Gelora Bung Karno akan dirubuhkan. Kedua bangunan tersebut adalah Wisma Fairbanks dan Gedung Serba Guna di belakang hotel Century. Semula Wisma Fairbanks diharapkan akan memberikan keuntungan kepada pihak BPGBK, setelah perjanjian pembangunan dan penguasaan wisma tersebut selama 30 tahun berakhir. Setelah dikembalikan, menurut pihak BPGBK bangunan itu tidak lagi memenuhi syarat huni. Menurut rencana, sebagai gantinya akan dibangun sebuah apartemen dan perkantoran, dengan 200 kamar yang akan disediakan untuk atlet.[2]
Daftar Bangunan di Area Gelanggang Olahraga Bung Karno
• Stadion Utama Gelora Bung Karno (Stadion Sepak Bola)
• Hall Basket (Basket Ball)
• Hall Anggar (Anggar)
• Hall A B C D (Basket - Badminton)
• Hall Menembak - Shooting Range (Menembak)
• Istora Gelora Bung Karno (Multifungsi/Indoor)
• Stadion Madya Senayan (Stadion Atletik)
• Tennis Indoor Stadium (Tennis/Multifungsi)
• Tennis Outdoor Stadium (Tennis)
• Stadion Renang Senayan (Renang)
• Driving Range Senayan (golf)
• Masjid Al Bina (Masjid/Aula)
• Wisma Serba Guna (Multifungsi)
• Kantor Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (Kantor Pusat Pengelola)
• Kantor Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
• dll.
Sabtu, 02 April 2011
Jusuf kalla
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
________________________________________
Wakil Presiden Indonesia ke-10
Masa jabatan
20 Oktober 2004–20 Oktober 2009
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu Hamzah Haz
Pengganti Boediono
________________________________________
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia ke-9
Masa jabatan
9 Agustus 2001–22 April 2004
Presiden Megawati Soekarnoputri
Pendahulu Basri Hasanuddin
Pengganti Abdul Malik Fadjar (ad-interim)
________________________________________
Menteri Perdagangan Republik Indonesia ke-27
Masa jabatan
26 Oktober 1999–24 Agustus 2000
Presiden Abdurahman Wahid
Pendahulu Rahardi Ramelan
Pengganti Luhut Binsar Panjaitan
________________________________________
Ketua Umum Palang Merah Indonesia
Petahana
Mulai menjabat
2009
Pendahulu Mar'ie Muhammad
________________________________________
Lahir 15 Mei 1942 (umur 68)
Watampone, Sulawesi Selatan, Masa Pendudukan Jepang
Kebangsaan Indonesia
Partai politik Partai Golkar
Suami/Istri Mufidah Miad Saad
Profesi Pengusaha
Agama Islam
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (lahir di Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942; umur 68 tahun), atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK, adalah mantan Wakil Presiden Indonesia yang menjabat pada 2004 – 2009 dan Ketua Umum Partai Golongan Karya pada periode yang sama. JK menjadi capres bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura.
Awal kehidupan dan karier
Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara[1] dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 1968, Jusuf Kalla menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, pejualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Di Makassar, Jusuf Kalla dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu.
Pengalaman organisasi kemahasiswaan Jusuf Kalla antara lain adalah Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969. Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Hingga kini, ia pun masih menjabat Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) di alamamaternya Universitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali pada musyawarah September 2006.
Jusuf Kalla menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis Jusuf Kalla juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.
Ia menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. Pada 10 Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, dan profesor.
Jusuf Kalla menikah dengan Hj. Mufidah Jusuf, dan dikaruniai seorang putra dan empat putri, serta sembilan orang cucu.
Saat ini, melalui Munas Palang Merah Indonesia ke XIX, Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia periode 2009-2014.
Pendidikan
• Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (1967)
• The European Institute of Business Administration, Perancis (1977)
Menjelang Pemilu Presiden 2009
Setelah tidak berkomitmen untuk koalisi dengan Partai Demokrat, ia ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Partai Golkar sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2009. Dalam perkembangan terakhir, JK memutuskan menggandeng Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai cawapresnya. Namun JK dinyatakan kalah dalam quick count (hitung cepat) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei maupun hasil tabulasi Komisi Pemilihan Umum.
________________________________________
Wakil Presiden Indonesia ke-10
Masa jabatan
20 Oktober 2004–20 Oktober 2009
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu Hamzah Haz
Pengganti Boediono
________________________________________
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia ke-9
Masa jabatan
9 Agustus 2001–22 April 2004
Presiden Megawati Soekarnoputri
Pendahulu Basri Hasanuddin
Pengganti Abdul Malik Fadjar (ad-interim)
________________________________________
Menteri Perdagangan Republik Indonesia ke-27
Masa jabatan
26 Oktober 1999–24 Agustus 2000
Presiden Abdurahman Wahid
Pendahulu Rahardi Ramelan
Pengganti Luhut Binsar Panjaitan
________________________________________
Ketua Umum Palang Merah Indonesia
Petahana
Mulai menjabat
2009
Pendahulu Mar'ie Muhammad
________________________________________
Lahir 15 Mei 1942 (umur 68)
Watampone, Sulawesi Selatan, Masa Pendudukan Jepang
Kebangsaan Indonesia
Partai politik Partai Golkar
Suami/Istri Mufidah Miad Saad
Profesi Pengusaha
Agama Islam
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (lahir di Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942; umur 68 tahun), atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK, adalah mantan Wakil Presiden Indonesia yang menjabat pada 2004 – 2009 dan Ketua Umum Partai Golongan Karya pada periode yang sama. JK menjadi capres bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura.
Awal kehidupan dan karier
Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara[1] dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Tahun 1968, Jusuf Kalla menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, pejualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Di Makassar, Jusuf Kalla dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu.
Pengalaman organisasi kemahasiswaan Jusuf Kalla antara lain adalah Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969. Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Hingga kini, ia pun masih menjabat Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) di alamamaternya Universitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali pada musyawarah September 2006.
Jusuf Kalla menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis Jusuf Kalla juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.
Ia menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. Pada 10 Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, dan profesor.
Jusuf Kalla menikah dengan Hj. Mufidah Jusuf, dan dikaruniai seorang putra dan empat putri, serta sembilan orang cucu.
Saat ini, melalui Munas Palang Merah Indonesia ke XIX, Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia periode 2009-2014.
Pendidikan
• Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (1967)
• The European Institute of Business Administration, Perancis (1977)
Menjelang Pemilu Presiden 2009
Setelah tidak berkomitmen untuk koalisi dengan Partai Demokrat, ia ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Partai Golkar sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2009. Dalam perkembangan terakhir, JK memutuskan menggandeng Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai cawapresnya. Namun JK dinyatakan kalah dalam quick count (hitung cepat) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei maupun hasil tabulasi Komisi Pemilihan Umum.
Susilo Bambang Yudoyono
.
Jend. TNI (Purn.) Dr. H.
Susilo Bambang Yudhoyono
________________________________________
Presiden Indonesia ke-6
Petahana
Mulai menjabat
20 Oktober 2004
Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (2004–2009)
Boediono (sejak 2009)
Pendahulu Megawati Soekarnoputri
________________________________________
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ke-8
Masa jabatan
23 Agustus 2000–1 Juni 2001
Presiden Abdurrahman Wahid
Pendahulu Soerjadi Soedirdja
Pengganti Agum Gumelar
Masa jabatan
9 Agustus 2001–12 Maret 2004
Presiden Megawati Soekarnoputri
Pendahulu Agum Gumelar
Pengganti Hari Sabarno (ad-interim)
________________________________________
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ke-11
Masa jabatan
26 Oktober 1999–23 Agustus 2000
Presiden Abdurrahman Wahid
Pendahulu Kuntoro Mangkusubroto
Pengganti Purnomo Yusgiantoro
________________________________________
Lahir 9 September 1949 (umur 61)
Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia
Kebangsaan Indonesia
Partai politik Partai Demokrat
Suami/Istri Kristiani Herrawati
Anak Agus Harimurti Yudhoyono
Edhie Baskoro Yudhoyono
Almamater Akademi Militer
US Army Command & General Staff Colleger
Universitas Webster
Institut Pertanian Bogor
Profesi Tentara
Agama Islam
Tanda tangan
Situs resmi www.presidensby.info
Jend. TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 61 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004[1][2]. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.
Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan "SBY"[3], melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945.
Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herrawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kini Kopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965.
Latar belakang dan keluarga
Ia lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dari anak pasangan Raden Soekotjo dan Siti Habibah. Dari silsilah ayahnya dapat dilacak hingga Pakubuwana serta memiliki hubungan dengan trah Hamengkubuwana II[4].
Seperti ayahnya, ia pun berkecimpung di dunia kemiliteran. Selain tinggal di kediaman keluarga di Bogor (Jawa Barat), SBY juga tinggal di Istana Merdeka, Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono menikah dengan Kristiani Herawati yang adalah anak perempuan ketiga Jenderal (Purnawirawan) Sarwo Edhi Wibowo (alm). Komandan militer Jenderal Sarwo Edhi Wibowo turut membantu menumpas PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965. Dari pernikahan mereka lahir dua anak lelaki, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (lahir 1978) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lahir 1980).
Agus adalah lulusan dari SMA Taruna Nusantara tahun 1997 dan Akademi Militer Indonesia tahun 2000. Seperti ayahnya, ia juga mendapatkan penghargaan Adhi Mekayasa dan seorang prajurit dengan pangkat Letnan Satu TNI Angkatan Darat yang bertugas di sebuah batalion infantri di Bandung, Jawa Barat. Agus menikahi Anissa Larasati Pohan, seorang aktris yang juga anak dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sejak pertengahan 2005, Agus menjalani pendidikan untuk gelar master-nya di Strategic Studies at Institute of Defense and Strategic Studies, Singapura. Anak yang bungsu, Edhie Baskoro lulus dengan gelar ganda dalam Financial Commerce dan Electrical Commerce tahun 2005 dari Curtin University of Technology di Perth, Australia Barat.
Pendidikan
• Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
• American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976
• Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976
• Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
• On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983
• Jungle Warfare School, Panama, 1983
• Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman, 1984
• Kursus Komando Batalyon, 1985
• Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
• Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, AS
• Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS
• Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), tahun 2004.
Karier militer
Tahun 1973, ia lulus dari Akademi Militer Indonesia (Akabri: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penghargaan Adhi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Tri Sakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan intelek. Periode 1974-1976, ia memulai karier di Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad. Pada tahun 1976, ia belajar di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course (Lackland-Texas), Airbone and Ranger Course (Fort Benning) Amerika Serikat.
Kariernya berlanjut pada periode 1976-1977 di Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad, Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977), Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978, Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981, Paban Muda Sops SUAD (1981-1982. Periode 1982-1984, ia belajar di Infantry Officer Advanced Course (Fort Benning) Amerika Serikat.
Tahun 1983, ia belajar pada On the job training in 82-nd Airbone Division (Fort Bragg) Amerika Serikat, Jungle Warfare School (Panama, Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman pada tahun 1984, Kursus Komando Batalyon (1985) dan meniti karier di Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985), Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988), dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988).
Periode 1988-1989, ia belajar di Sekolah Komando Angkatan Darat dan melanjutkan ke US Command and General Staff College (Fort Leavenwort) Kansas Amerika Serikat pada tahun 1991. Periode (1989-1993), ia bekerja sebagai Dosen Seskoad Korspri Pangab, Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994, Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995) serta Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (1995-1996). Lulusan Master of Art (MA) dari Management Webster University Missouri ini juga meniti karier di Kasdam Jaya (1996), dan Pangdam II/Sriwijaya sekaligus Ketua Bakorstanasda. Pada tahun 1997, ia diangkat sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia pensiun dari kemiliteran pada 1 April 2001 oleh karena pengangkatannya sebagai menteri[5][6].
Karier politik
Tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Pada 29 Oktober 1999, ia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Setahun kemudian, tepatnya 26 Oktober 1999, ia dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid[7].
Dengan keluarnya Maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959.
Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan presiden tidak pernah diterimanya.
Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2002 menguatkan namanya untuk mencapai karier politik puncak. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam pemilu presiden 2004.
Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye pemilu legislatif 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45 persen suara. Pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla.
Jend. TNI (Purn.) Dr. H.
Susilo Bambang Yudhoyono
________________________________________
Presiden Indonesia ke-6
Petahana
Mulai menjabat
20 Oktober 2004
Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (2004–2009)
Boediono (sejak 2009)
Pendahulu Megawati Soekarnoputri
________________________________________
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ke-8
Masa jabatan
23 Agustus 2000–1 Juni 2001
Presiden Abdurrahman Wahid
Pendahulu Soerjadi Soedirdja
Pengganti Agum Gumelar
Masa jabatan
9 Agustus 2001–12 Maret 2004
Presiden Megawati Soekarnoputri
Pendahulu Agum Gumelar
Pengganti Hari Sabarno (ad-interim)
________________________________________
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ke-11
Masa jabatan
26 Oktober 1999–23 Agustus 2000
Presiden Abdurrahman Wahid
Pendahulu Kuntoro Mangkusubroto
Pengganti Purnomo Yusgiantoro
________________________________________
Lahir 9 September 1949 (umur 61)
Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia
Kebangsaan Indonesia
Partai politik Partai Demokrat
Suami/Istri Kristiani Herrawati
Anak Agus Harimurti Yudhoyono
Edhie Baskoro Yudhoyono
Almamater Akademi Militer
US Army Command & General Staff Colleger
Universitas Webster
Institut Pertanian Bogor
Profesi Tentara
Agama Islam
Tanda tangan
Situs resmi www.presidensby.info
Jend. TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 61 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004[1][2]. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.
Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan "SBY"[3], melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945.
Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herrawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kini Kopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965.
Latar belakang dan keluarga
Ia lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dari anak pasangan Raden Soekotjo dan Siti Habibah. Dari silsilah ayahnya dapat dilacak hingga Pakubuwana serta memiliki hubungan dengan trah Hamengkubuwana II[4].
Seperti ayahnya, ia pun berkecimpung di dunia kemiliteran. Selain tinggal di kediaman keluarga di Bogor (Jawa Barat), SBY juga tinggal di Istana Merdeka, Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono menikah dengan Kristiani Herawati yang adalah anak perempuan ketiga Jenderal (Purnawirawan) Sarwo Edhi Wibowo (alm). Komandan militer Jenderal Sarwo Edhi Wibowo turut membantu menumpas PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965. Dari pernikahan mereka lahir dua anak lelaki, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (lahir 1978) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lahir 1980).
Agus adalah lulusan dari SMA Taruna Nusantara tahun 1997 dan Akademi Militer Indonesia tahun 2000. Seperti ayahnya, ia juga mendapatkan penghargaan Adhi Mekayasa dan seorang prajurit dengan pangkat Letnan Satu TNI Angkatan Darat yang bertugas di sebuah batalion infantri di Bandung, Jawa Barat. Agus menikahi Anissa Larasati Pohan, seorang aktris yang juga anak dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sejak pertengahan 2005, Agus menjalani pendidikan untuk gelar master-nya di Strategic Studies at Institute of Defense and Strategic Studies, Singapura. Anak yang bungsu, Edhie Baskoro lulus dengan gelar ganda dalam Financial Commerce dan Electrical Commerce tahun 2005 dari Curtin University of Technology di Perth, Australia Barat.
Pendidikan
• Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
• American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976
• Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976
• Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
• On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983
• Jungle Warfare School, Panama, 1983
• Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman, 1984
• Kursus Komando Batalyon, 1985
• Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
• Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, AS
• Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS
• Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), tahun 2004.
Karier militer
Tahun 1973, ia lulus dari Akademi Militer Indonesia (Akabri: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penghargaan Adhi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Tri Sakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan intelek. Periode 1974-1976, ia memulai karier di Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad. Pada tahun 1976, ia belajar di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course (Lackland-Texas), Airbone and Ranger Course (Fort Benning) Amerika Serikat.
Kariernya berlanjut pada periode 1976-1977 di Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad, Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977), Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978, Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981, Paban Muda Sops SUAD (1981-1982. Periode 1982-1984, ia belajar di Infantry Officer Advanced Course (Fort Benning) Amerika Serikat.
Tahun 1983, ia belajar pada On the job training in 82-nd Airbone Division (Fort Bragg) Amerika Serikat, Jungle Warfare School (Panama, Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman pada tahun 1984, Kursus Komando Batalyon (1985) dan meniti karier di Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985), Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988), dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988).
Periode 1988-1989, ia belajar di Sekolah Komando Angkatan Darat dan melanjutkan ke US Command and General Staff College (Fort Leavenwort) Kansas Amerika Serikat pada tahun 1991. Periode (1989-1993), ia bekerja sebagai Dosen Seskoad Korspri Pangab, Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994, Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995) serta Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (1995-1996). Lulusan Master of Art (MA) dari Management Webster University Missouri ini juga meniti karier di Kasdam Jaya (1996), dan Pangdam II/Sriwijaya sekaligus Ketua Bakorstanasda. Pada tahun 1997, ia diangkat sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia pensiun dari kemiliteran pada 1 April 2001 oleh karena pengangkatannya sebagai menteri[5][6].
Karier politik
Tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Pada 29 Oktober 1999, ia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Setahun kemudian, tepatnya 26 Oktober 1999, ia dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid[7].
Dengan keluarnya Maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959.
Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan presiden tidak pernah diterimanya.
Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2002 menguatkan namanya untuk mencapai karier politik puncak. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam pemilu presiden 2004.
Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye pemilu legislatif 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45 persen suara. Pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla.
Megawati
Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri atau umum dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri (lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947; umur 64 tahun) adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan anak presiden Indonesia pertama yang mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden. Pada 20 September 2004, ia kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam tahap kedua pemilu presiden 2004.
Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia menjabat Wakil Presiden di bawah Gus Dur.
Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.
Kehidupan awal
Megawati adalah anak kedua Presiden Soekarno yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ibunya Fatmawati kelahiran Bengkulu di mana Sukarno dahulu diasingkan pada masa penjajahan belanda. Megawati dibesarkan dalam suasana kemewahan di Istana Merdeka.
Dia pernah menuntut ilmu di Universitas Padjadjaran di Bandung (tidak sampai lulus) dalam bidang pertanian, selain juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (tetapi tidak sampai lulus).
Karier politik Mega yang penuh liku seakan sejalan dengan garis kehidupan rumah tangganya yang pernah mengalami kegagalan. Suami pertamanya, seorang pilot AURI, tewas dalam kecelakaan pesawat di laut sekitar Biak, Irian Jaya. Waktu itu usia Mega masih awal dua puluhan dengan dua anak yang masih kecil. Namun, ia menjalin kasih kembali dengan seorang pria asal Mesir, tetapi pernikahannya tak berlangsung lama. Kebahagiaan dan kedamaian hidup rumah tangganya baru dirasakan setelah ia menikah dengan Moh. Taufiq Kiemas, rekannya sesama aktivis di GMNI dulu, yang juga menjadi salah seorang penggerak PDIP.
Karier Politik
Jejak politik sang ayah berpengaruh kuat pada Megawati. Karena sejak mahasiswa, saat kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, ia pun aktif di GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).
1986
Pergantian tampuk pimpinan
pemerintahan Indonesia.
Tahun 1986 ia mulai masuk ke dunia politik, sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Karier politiknya terbilang melesat. Mega hanya butuh waktu satu tahun menjadi anggota DPR RI.
1993
Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI.
1996
Namun, pemerintah tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
Mega tidak menerima pendongkelan dirinya dan tidak mengakui Kongres Medan. Ia masih merasa sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor dan perlengkapannya pun dikuasai oleh pihak Mega. Pihak Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor DPP PDI. Namun, Soerjadi yang didukung pemerintah memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro.
Ancaman Soerjadi kemudian menjadi kenyataan. Tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Aksi penyerangan yang menyebabkan puluhan pendukung Mega meninggal itu, berbuntut pada kerusuhan massal di Jakarta yang dikenal dengan nama Peristiwa 27 Juli. Kerusuhan itu pula yang membuat beberapa aktivis mendekam di penjara.
Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, ia makin mantap mengibarkan perlawanan. Ia memilih jalur hukum, walaupun kemudian kandas di pengadilan. Mega tetap tidak berhenti. Tak pelak, PDI pun terbalah dua: PDI di bawah Soerjadi dan PDI pimpinan Mega. Pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Namun, massa PDI lebih berpihak pada Mega.
1997
Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat pada pemilu 1997. Perolehan suara PDI di bawah Soerjadi merosot tajam. Sebagian massa Mega berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan, yang kemudian melahirkan istilah "Mega Bintang". Mega sendiri memilih golput saat itu.
1999
Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri (1999-2001)
Pemilu 1999, PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu. Meski bukan menang telak, tetapi ia berhasil meraih lebih dari tiga puluh persen suara. Massa pendukungnya, memaksa supaya Mega menjadi presiden. Mereka mengancam, kalau Mega tidak jadi presiden akan terjadi revolusi.
Namun alur yang berkembang dalam Sidang Umum 1999 mengatakan lain: memilih KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Ia kalah tipis dalam voting pemilihan Presiden: 373 banding 313 suara.
2001
Namun, waktu juga yang berpihak kepada Megawati Sukarnoputri. Ia tidak harus menunggu lima tahun untuk menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, setelah Sidang Umum 1999 menggagalkannya menjadi Presiden. Sidang Istimewa MPR, Senin (23/7/2001), telah menaikkan statusnya menjadi Presiden, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI.
2004
Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannyalah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Ia mengalami kekalahan (40% - 60%) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.
Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia menjabat Wakil Presiden di bawah Gus Dur.
Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.
Kehidupan awal
Megawati adalah anak kedua Presiden Soekarno yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ibunya Fatmawati kelahiran Bengkulu di mana Sukarno dahulu diasingkan pada masa penjajahan belanda. Megawati dibesarkan dalam suasana kemewahan di Istana Merdeka.
Dia pernah menuntut ilmu di Universitas Padjadjaran di Bandung (tidak sampai lulus) dalam bidang pertanian, selain juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (tetapi tidak sampai lulus).
Karier politik Mega yang penuh liku seakan sejalan dengan garis kehidupan rumah tangganya yang pernah mengalami kegagalan. Suami pertamanya, seorang pilot AURI, tewas dalam kecelakaan pesawat di laut sekitar Biak, Irian Jaya. Waktu itu usia Mega masih awal dua puluhan dengan dua anak yang masih kecil. Namun, ia menjalin kasih kembali dengan seorang pria asal Mesir, tetapi pernikahannya tak berlangsung lama. Kebahagiaan dan kedamaian hidup rumah tangganya baru dirasakan setelah ia menikah dengan Moh. Taufiq Kiemas, rekannya sesama aktivis di GMNI dulu, yang juga menjadi salah seorang penggerak PDIP.
Karier Politik
Jejak politik sang ayah berpengaruh kuat pada Megawati. Karena sejak mahasiswa, saat kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, ia pun aktif di GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).
1986
Pergantian tampuk pimpinan
pemerintahan Indonesia.
Tahun 1986 ia mulai masuk ke dunia politik, sebagai wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Karier politiknya terbilang melesat. Mega hanya butuh waktu satu tahun menjadi anggota DPR RI.
1993
Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI.
1996
Namun, pemerintah tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
Mega tidak menerima pendongkelan dirinya dan tidak mengakui Kongres Medan. Ia masih merasa sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor dan perlengkapannya pun dikuasai oleh pihak Mega. Pihak Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor DPP PDI. Namun, Soerjadi yang didukung pemerintah memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro.
Ancaman Soerjadi kemudian menjadi kenyataan. Tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Aksi penyerangan yang menyebabkan puluhan pendukung Mega meninggal itu, berbuntut pada kerusuhan massal di Jakarta yang dikenal dengan nama Peristiwa 27 Juli. Kerusuhan itu pula yang membuat beberapa aktivis mendekam di penjara.
Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, ia makin mantap mengibarkan perlawanan. Ia memilih jalur hukum, walaupun kemudian kandas di pengadilan. Mega tetap tidak berhenti. Tak pelak, PDI pun terbalah dua: PDI di bawah Soerjadi dan PDI pimpinan Mega. Pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Namun, massa PDI lebih berpihak pada Mega.
1997
Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat pada pemilu 1997. Perolehan suara PDI di bawah Soerjadi merosot tajam. Sebagian massa Mega berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan, yang kemudian melahirkan istilah "Mega Bintang". Mega sendiri memilih golput saat itu.
1999
Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri (1999-2001)
Pemilu 1999, PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu. Meski bukan menang telak, tetapi ia berhasil meraih lebih dari tiga puluh persen suara. Massa pendukungnya, memaksa supaya Mega menjadi presiden. Mereka mengancam, kalau Mega tidak jadi presiden akan terjadi revolusi.
Namun alur yang berkembang dalam Sidang Umum 1999 mengatakan lain: memilih KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Ia kalah tipis dalam voting pemilihan Presiden: 373 banding 313 suara.
2001
Namun, waktu juga yang berpihak kepada Megawati Sukarnoputri. Ia tidak harus menunggu lima tahun untuk menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, setelah Sidang Umum 1999 menggagalkannya menjadi Presiden. Sidang Istimewa MPR, Senin (23/7/2001), telah menaikkan statusnya menjadi Presiden, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI.
2004
Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannyalah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Ia mengalami kekalahan (40% - 60%) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.
Langganan:
Postingan (Atom)